🎐 Petugas Rumah Tangga Dewan Adalah You will change nothing.

2 Tiga anak tewas dalam insiden ini. Rumah yang terbakar merupakan rumah berlantai dua. Menurut laporan informasi publik polisi negara bagian, api telah menyala sebelum jam 03.00 waktu setempat.

- Khadijah 14, perempuan asal Rumpin, Bogor, Jawa Barat ini sudah merantau ke ibu kota sejak awal tahun ini. Setelah putus sekolah, ia memilih mengabdi kepada seseorang berusia 80 tahun di kawasan Jakarta Timur. Upahnya tak banyak, hanya Rp1 juta, jauh di bawah UMR Provinsi DKI Jakarta. Namun, jam kerjanya sangat tak menentu, pun dengan batasan pekerjaannya. Ia tak cuma membersihkan rumah, tapi juga merawat perempuan paruh baya itu. Di sudut lainnya, ada Tika 22 yang juga merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga PRT. Gajinya sedikit lebih banyak dari Khadijah, sekitar Rp1,2 juta perbulan, tapi ia harus bertanggung jawab membersihkan rumah, serta mengasuh tiga anak. DKI Jakarta punya upah minimum provinsi sebesar tapi bayaran Khadijah dan Tika tak ada sepertiganya. Selain mereka, masih ada pekerja rumah tangga lain yang senasib atau bahkan lebih buruk. Upah rendah, tak punya hari libur, tanggung jawab berlapis, dan sederet masalah lain melilit tubuh mereka. Mereka seolah dibayar untuk bekerja sejak sang majikan belum bangun, hingga setelah bosnya tertidur. Belum lagi jika sang atasan rewel dan meminta ini-itu saat si PRT sedang menikmati PRT Harus Diatur Lita Anggraeni, Koordinator Nasional Jala PRT menjelaskan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap PRT memiliki implikasi ke sejumlah hak-hak yang sepatutnya diatur oleh pemerintah. Pekerjaan yang masuk dalam lingkup PRT, jelas Lita, antara lain pekerjaan domestik yang mencakup memasak, mencuci, membersihkan, mengasuh, hingga merawat anak. Lita memaparkan, berdasarkan catatan Jala PRT, rata-rata PRT mendapatkan gaji 20-30 persen di bawah UMR. Di Semarang, rata-rata gaji perbulannya adalah Rp600 ribu, Makassar sekitar Rp600-700 ribu, di Medan sekitar Rp500-600 ribu, di Lampung sekitar Rp400-500 ribu, serta di Yogyakarta berkisar Rp700-800 ribu. Upah segitu muskil untuk digunakan hidup sebulan. Apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Belum lagi, kata Lita, mayoritas PRT tak diberi asuransi sosial seperti asuransi kesehatan dan pekerjaan. Batasan jam kerja yang mereka miliki hanya berdasar perjanjian antara dirinya dan atasan, yang hampir pasti sekadar lewat obrolan tak resmi. "Nah, itu semua kan belum ada aturan yang mengikat, sehingga yang banyak terjadi, muncul relasi yang tidak seimbang antara majikan dan pekerja. Akhirnya, pekerja bekerja dalam kondisi yang tidak layak," ungkap Lita kepada reporter Tirto pada Jumat 30/8/2019. Jala PRT mencatat, terdapat setidaknya 4,2 juta PRT di Indonesia, 40 persen di antaranya bekerja untuk merawat dan mengasuh anak. "Nah, tapi situasi kerjanya, mereka belum mendapatkan perlindungan. Tidak ada kejelasan kerja yang diatur oleh pemerintah," ujar Lita. "Sehingga, ada jam kerja yang panjang, tidak mendapatkan libur mingguan, kemudian tidak ada jaminan sosial, tak ada lembur, tak ada jam istirahat, serta tidak ada standar dalam upahnya. Terdapat pula, tak ada standar keterampilan," kata dia. Selain itu, ada banyak kasus ketidaksesuaian kerja antara yang ditawarkan dan pekerjaan yang harus dilakukan. Lita menjelaskan terdapat sejumlah kasus di mana penyalur merekrut dan menyampaikan ke calon PRT bahwa pekerjaannya sebatas memasak atau membersihkan. Namun, ternyata mereka juga dibebani untuk mengasuh dan merawat anak. Lita pun mendesak ke pemerintah untuk segera mengaturnya melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga UU PPRT yang sebenarnya telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Bahkan, RUU ini sebenarnya sudah sering masuk dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas, tetapi tak juga dibahas oleh anggota dewan untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. "Bahkan kami sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo waktu itu 2014, dan sudah masuk Prolegnas. Dan sekarang kami akan mendesak anggota DPR baru, agar masuk Prolegnas untuk lima tahunan dan tahunan," yang Terabaikan Peneliti Australian National University ANU yang berfokus pada isu PRT, Gita Nasution menyayangkan sikap pemerintah yang tak kunjung memberikan kepastian perlindungan kepada profesi yang sudah lama ada di Indonesia ini. Padahal aturan itu bisa menjadi pelindung bagi para PRT. "Pada dasarnya, peraturan yang mengikat secara hukum belum ada. Dan ini sudah lama sekali diperjuangkan. Ini sudah lebih dari 15 tahunan, dan bentuknya masih rancangan," ujar Gita kepada reporter Tirto saat ditemui di FEB UI, pada Kamis 29/8/2019. Gita menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada aturan di tingkat kementerian yang mengatur standarisasi pengasuhan anak. "Walaupun ada di peraturan kementerian, seperti standar kompetensi, tapi itu semua kan bukan melindungi haknya ya. Bukan sesuatu yang fundamental, dan tidak mengikat secara hukum. Sehingga, ini sebenarnya adalah bolong besar yang perlu segera ditutup," tegas Gita. Gita pun menilai terdapat sejumlah implikasi atas kekosongan hukum untuk perlindungan PRT, di antaranya adalah mereka sulit untuk mengadu dan mencari keadilan saat mendapatkan kecurangan dalam pekerjaannya. "Dan karena belum ada UU-nya, mereka juga bingung minta perlindungan ke mana. Bisa jadi, misalnya, PRT minta perlindungan ke majikannya kalau mereka dicurangi sama agen. Atau sebaliknya, minta perlindungan ke agen kalau dicurangi atau ada kekerasan oleh majikannya," jelas Gita. "Namun, masalahnya, saat ada kecurangan, UU mana yang bisa memberikan sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran itu? Itu yang gak ada," lanjutnya. Gita menilai salah satu faktor tertundanya pembahasan RUU PPRT secara terus-menerus tak lepas dari dugaan adanya konflik kepentingan antara pemangku jabatan, yakni Anggota DPR, dengan PRT. Masalah ini diduga menjadi alasan DPR maju-mundur untuk membahasnya. "Jadi ada [dugaan] conflict of interest dari para anggota DPR, atau dari para elit, karena mereka juga punya PRT atau babysitter. Jadi kalau masing-masing dari mereka dispesifikan pekerjaannya apa, upahnya berapa, jam kerjanya gimana, itu akan jadi sangat mahal," ujar Gita. Padahal menurut Gita, RUU perlindungan PRT tak hanya bermanfaat bagi pekerja, tapi juga untuk memastikan tumbuh-kembang anak-anak yang dititipkan. Reporter Tirto telah berusaha menghubungi sejumlah Anggota DPR Komisi IX untuk menanyakan kelanjutan RUU PPRT, di antaranya adalah Irma Suryani Chaniago, Dede Yusuf, Sarmuji, Ribka Tjiptaning, Saleh Daulay, hingga Rieke Diah Pitaloka. Namun, hingga berita ini diunggah, tak ada yang mengangkat telepon, ataupun membalas pesan singkat. - Hukum Reporter Fadiyah AlaidrusPenulis Fadiyah AlaidrusEditor Widia Primastika

KepalaRumah Tangga (KRT)1 adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga at au orang yang dianggap/ditunjuk STATUS MATCH ANGGOTA RUMAH TANGGA (diisi petugas matching) Anggota Rumah Tangga Ke-2 Istri/pasangan KRT jika ada, jika tidak ada tuliskan ART yang lainnya 1. ^{A couple is currently on trial in Singapore for allegedly starving their domestic worker to the point where she weighed only 29 kilograms 64 pounds. The domestic worker, Thelma Gawidan, who is from the Philippines, says she endured more than a year of subsisting on instant noodles and bread, long working hours – sometimes exceeding 24 hours at a time – and humiliating treatment, such as being forbidden from bathing or brushing her teeth regularly. Such cases of egregious abuse of migrant domestic workers in Singapore are nothing new. I wrote a Human Rights Watch report exactly 10 years ago, Maid to Order Ending Abuses Against Migrant Domestic Workers in Singapore, which detailed how gaps in Singapore’s laws and practices allowed mistreatment like food deprivation, confinement in the workplace, unpaid wages, and verbal and physical abuse to flourish. Singapore has made changes since then, but still lags behind other countries in other respects. Ten years ago, Singapore completely excluded domestic workers from even basic labor law protection, with no guarantees for rest days and no limits on recruitment fees that left workers deeply indebted. After growing exposure and activism by domestic workers’ groups, journalists, and activists such as HOME Singapore and TWC2 – not to mention the bad publicity after more than 150 domestic workers fell to their deaths from tall buildings, mostly from suicide or risky work assignments cleaning windows or hanging clothes – the government introduced some reforms. View a stunning photo slideshow of the lives of migrant domestic workers. >> Today, Singapore’s migrant domestic workers are entitled to a weekly day of rest and have their recruitment fees capped at two months’ salary, but employers and employment agencies often find ways to skirt these rules. Singapore has also improved the ways workers can lodge complaints against their employers and has publicized prosecutions of employers who mistreat their domestic workers. However, cases of exploitation regularly occur, and Singapore has rejected repeated calls to include domestic workers in its main labor code, which would ensure limits to their working hours and the range of basic protections that other workers receive. Singapore was one of nine countries globally that did not support the International Labor Organization’s 2011 Domestic Workers Convention, which has spurred more than 30 countries to improve their laws protecting this often marginalized and exploited group. Singaporean authorities have charged Gawidan’s employers, Lim Choon Hong and Chong Sui Foon, with one offense under the Employment of Foreign Workers Act, and they face up to 12 months in prison and a S$10,000 US$7,100 fine. But these charges hardly seem commensurate to the abuse Gawidan alleges. It’s time for Singapore to include domestic workers under its main labor code, ensure restitution to those who suffer abuse, strengthen relationships with migrant domestic workers’ organizations, and punish abuse of migrant workers. The prosecution of Gawidan’s employers shows both the changes that have taken place and how much more needs to be done.} TugasSeksi Katekese menurut Peraturan Rumah Tangga Dewan Paroki (Juli 2006): Misdinar adalah petugas/pelayan Ekaristi yang paling dekat dengan imam dan panti imam, tempat khusus dan pusat perhatian semua umat, karena di situ Yesus hadir serta mengorbankan DiriNya. Karena kedekatannya dengan Yesus di altar, seringkali Misdinar mempunyai › Riset›Panggil Mereka Pekerja Rumah... Sublema “pekerja rumah tangga” sebagai kepanjangan dari akronim PRT harus mulai dibiasakan. Keberpihakan pada nasib PRT dimulai dari mengubah penyebutannya. OlehYohanes Mega Hendarto 6 menit baca Kompas Devi Triasari bersama ibunya, Karinem, seusai wisuda di Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, Juni 2015. Karinem yang sehari-hari sebagai pekerja rumah tangga ini berhasil mengantarkan anaknya menempuh pendidikan tinggi dan lulus cum laude dari Fakultas Hukum pekerja rumah tangga PRT memang masih asing di telinga masyarakat dibandingkan pembantu atau asisten rumah tangga. Alasannya jelas, istilah pembantu atau asisten rumah tangga telah lama melekat setelah istilah babu tentunya. Di balik istilah, ada identitas dan hak dasar yang diperjuangkan para sejarahnya, tidak ada sumber yang jelas tentang asal muasal pekerjaan domestik yang masih eksistensinya masih terjaga hingga kini. Satu yang patut dicatat, pekerjaan domestik tidak dapat dilepaskan dari sejarah perbudakan yang berlangsung dari era Yunani Kuno hingga awal abad ke-19. Bahkan, Rachel Zelnick-Abramovitz menuliskan dalam jurnalnya bahwa budak di Yunani Kuno tidak dianggap layaknya rakyat biasa, derajatnya jauh lebih rendah, dan tidak dianggap sebagai warga negara. Begitulah budaya perbudakan berjalan seiring zaman. Para budak diperjualbelikan dengan cara lelang dan bekerja kepada majikannya seumur hidup, entah melakukan pekerjaan domestik, mengurus hewan, atau bekerja di ladang. Jangankan upah, mendapatkan majikan yang masih memberinya makan saja sudah Serikat menjadi negara yang mengatur ketat mengenai perbudakan sejak 1619, terutama status kepemilikan majikannya. Para budak tersebut didatangkan dari Afrika dan dari sinilah terbangun fondasi sentimen rasisme antara kulit hitam dan kulit putih, terutama di AS. Isu perbudakan juga merambah ke bidang politik karena itulah salah satu isu utama munculnya perang sipil antara AS Bagian Utara Partai Demokrat anti perbudakan dan AS Bagian Selatan Partai Republik properbudakan.KOMPAS/HARIS FIRDAUS Jumiyem, pekerja rumah tangga asal Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ditemui di Kota Yogyakarta, Jumat 29/10/2021. Walau menjadi pekerja rumah tangga, Jumiyem berhasil melanjutkan pendidikan hingga bangku sistem perbudakan di AS dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln pada 1 Januari 1863 dengan menerbitkan Proklamasi Emansipasi Emancipation Proclamation. Meski tidak langsung menghapus sistem perbudakan, upaya tersebut nyatanya cukup berhasil secara bertahap. Hanya saja, negara-negara Eropa masih melanggengkan sistem tersebut, salah satunya para pendatang Belanda di Hindia banyak kisah perbudakan yang dapat ditelusuri dari sumber-sumber sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia. Ringkasnya, rumah tangga bangsawan dan pejabat VOC umumnya memiliki belasan ”jongos” untuk laki-laki atau ”babu” untuk perempuan yang dipekerjakan untuk mengurus rumah, memasak, dan menjaga anak-anak majikan. Sesungguhnya, yang terjadi di Hindia Belanda tidak dapat dikatakan murni perbudakan karena para ”jongos” atau ”babu” mendapatkan upah, yang memang sedikit demikian, praktik pekerjaan domestik di Hindia Belanda sudah berlangsung sejak masa kerajaan. Secara familier, para perempuan yang menjadi pelayan di istana biasa disebut dayang-dayang. Mereka biasanya tinggal bersama di majikannya dan dalam budaya Jawa praktik ini dikenal sebagai ngenger adalah tradisi seorang anak dari keluarga yang kurang mampu, lalu dititipkan kepada kerabatnya atau keluarganya yang lebih mapan. Tujuannya, anak tersebut ditanggung biaya hidupnya dan diharapkan mendapatkan pendidikan atau pekerjaan layak guna memperbaiki kehidupannya kelak. Sebagai balasannya, anak tersebut harus membantu melakukan pekerjaan domestik di rumah yang ia dalam budaya Jawa, laku ngenger juga mengandung kepercayaan bahwa jika ingin hidup sukses atau berhasil, maka dekatilah dulu orang-orang bendara yang sudah lebih dulu mencapainya. Dalam kisah kuno, laku ngenger misalnya dilakukan oleh Damarwulan yang tinggal bersama Patih Majapahit atau Jaka Tingkir yang ngenger kepada Sultan Trenggana. Kisah-kisah itu menjadi inspirasi atau rujukan masyarakat Jawa untuk melakukan hal laku ngenger ini masih dapat diamati dalam praktik yang dilakukan para Abdi Dalem di Keraton Yogyakarta. Terlepas dari status aparatur sipil yang kini diberikan kepada sebagian abdi dalem, semangat pengabdian kepada Keraton Yogyakarta tetaplah sama nyawiji total, greget penuh penghayatan, sengguh percaya diri, dan ora mingkuh tidak gentar.Maka selain faktor kedatangan kolonial Belanda, faktor budaya turut memberikan sumbangan dalam membentuk praktik mempekerjakan orang lain untuk mengurus keperluan domestik. Karena berasal dari sumber budaya yang tidak tunggal, beragam istilah pun silih berganti untuk menyebut para pekerja domestik HELLEN SINOMBOR Suasana pelatihan di Sekolah Pekerja Rumah Tangga PRT di sebuah rumah di Jalan Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Juni 2017. Sebagai warga negara, PRT memiliki hak diakui statusnya sebagai pekerja agar dapat menikmati jaminan sosial dan perlindungan yang istilahSejatinya dalam karya sastra, sosok ”babu” mulai muncul di paruh pertama abad ke-18. Ketika itu di Inggris muncul sebuah novel dalam bentuk surat-menyurat berjudul Pamela karangan Samuel Richardson 1740. Di Amerika, sosok babu dalam karya sastra mendapatkan tempat yang cukup penting pada akhir abad ke-20, khususnya karya-karya yang ditulis imigran wanita dari dunia berdasarkan pelacakan dari arsip pemberitaan harian Kompas sejak 1965 dan karya seni, seperti film, novel, atau lagu, dapat ditelusuri peralihan istilah dari babu menjadi PRT. Pertama kali harian Kompas menggunakan kata ”babu” dalam berita pada 25 Agustus 1965 yang berisi peristiwa di Filipina tentang penembakan seorang majikan kepada ”babu” yang berada di tahun-tahun berikutnya, kata ”babu” masih cukup sering digunakan redaksi harian Kompas hingga 5 Maret 1990. Uniknya, sublema ”pembantu rumah tangga” sudah muncul di harian Kompas edisi 12 Juni 1973 dan mulai digunakan seterusnya. Jadi, Kompas menerapkan pergantian antara penggunaan kata ”babu” dan sublema ”pembantu rumah tangga” sejak 1970-an. Memang, pada periode 1990-1997 kata ”babu” masih dimuat di Kompas, tetapi dalam konteks pencantuman nama suatu acara, surat dari pembaca, atau rubrik konteks waktu yang sama, yakni pada 1960-an hingga 1990-an, ada dua karya seni lokal yang dapat dijadikan rujukan penggunaan kata ”babu” yang masih dianggap lumrah kala itu. Pertama, novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi yang terbit pertama pada 1978. Kedua, film Selamat Tinggal Jeanette karya sutradara Bobby Sandy yang diproduksi pada soal film tentang ”babu”, tentu film Inem Pelayan Sexy 1976 besutan sutradara Nya Abbas Akup tidak dapat dilupakan. Film terlaris di Jakarta dengan jumlah penonton itu memiliki tiga sekuel yang ditayangkan setahun kemudian. Meski judulnya agak vulgar, film ini berisi kritik sosial yang tajam mengenai peran penting seorang ”babu” dalam rumah tangga dan disajikan dengan nuansa humor. Film ini masih menggunakan kata ”babu” dalam percakapan salah satu adegan di Inem Pelayan Sexy III 1977, ada suatu rapat besar yang dihadiri ”babu-babu” dari seluruh provinsi Indonesia. Dalam rapat itu, kritik sosial disampaikan dengan adegan para ”babu” yang mengajukan pernyataan dan pertanyaan kepada dewan pimpinan rapat. ”Di tempat saya, anak-anak di bawah umur sudah bekerja menjadi babu. Apakah itu diperbolehkan undang-undang?” tanya salah seorang PUTRANTO Al Imamah atau biasa dipanggil Ira saat ditemui di Banyuwangi, Jawa Timur, Agustus 2018. Ira merupakan asisten rumah tangga paruh waktu yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Banyuwangi di Pemilu 2019 melalui Partai kata ”jongos” maupun ”babu” sesungguhnya banyak dipakai sebelum perang kemerdekaan 1945. Bisa dikatakan, kedua kata ini adalah peninggalan masa kolonial. Seiring waktu, kata ”jongos” dan ”babu” menghilang dan jarang digunakan karena dipandang mengandung unsur antikemanusiaan. Ada nada feodalistik sekaligus kolonial yang terkandung dalam kata-kata antara kata ”babu” atau ”jongos” ke sublema ”pembantu rumah tangga” terjadi di 1990-an. Merujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia KUBI 1952, Poerwadarminta menyamakan arti antara ”pelayan” dan ”pembantu”. Tentu ini menjadi persoalan karena berpotensi sebatas eufemisme kata ”babu”, tapi belum terpikirkan oleh masyarakat saat sublema ”pembantu rumah tangga” lambat laun menjadi lazim digunakan saat ini, bahkan demi efisiensi disingkat menjadi PRT. Karena adanya potensi eufemisme ”pembantu” dari kata ”babu”, kini mulai lantang dikampanyekan penggunaan istilah ”pekerja” atau lengkapnya ”pekerja rumah tangga”. Diharapkan, mereka yang bekerja di dalam rumah diperlakukan sebagai pekerja umumnya dengan hak dan ketentuan yang terbiasaIstilah ”pekerja” menjadi sebuah pencerahan dan pembebasan belenggu budaya bagi tiap orang yang bekerja di ranah domestik. Langkah ini turut diikuti dengan rancangan undang-undang yang menggunakan istilah ”pekerja” dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah lain pun muncul. Masyarakat umumnya terbiasa menyebut istilah pekerja domestik dengan sublema yang sudah disingkat PRT baca pe-er-te. Namun, PRT sendiri memuat arti ganda, bisa ”pekerja rumah tangga” atau ”pembantu rumah tangga”.Jika diartikan ”pembantu rumah tangga”, itu pun tidak keliru sebab dalam KBBI dimuat sublema ”pembantu rumah tangga”, sedangkan ”pekerja rumah tangga” belum tercantum di sana. Alasan dari segi gramatikal, kata ”pekerja” hanya mengenal kata sandang ”ahli”, ”harian”, ”kasar”, ”mingguan”, ”musiman”, dan ”pabrik”. Maka, ada baiknya dalam konteks saat ini, ada revisi dari KBBI untuk menggunakan sublema ”pekerja rumah tangga” daripada ”pembantu rumah tangga”.Kompas Seorang pekerja rumah tangga, Suriyah, mengulang kembali materi perkuliahan di sela-sela pekerjaannya mengasuh anak di kompleks perumahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 3/10/2012.Sembari menanti revisi dari segi tata bahasa tersebut, ada baiknya masyarakat mulai membiasakan diri untuk menggunakan sublema ”pekerja rumah tangga”. Penggunaan istilah ini begitu penting bagi perjuangan hak para pekerja domestik karena mengandung substansi mendasar yang membedakan antara pembantu dan juga, menjadi PRT adalah sebuah pilihan pekerjaan. Budaya masyarakat, tepatnya ngenger, memengaruhi cara pandang terhadap PRT yang dianggap sebagai bagian dari keluarga. Meskipun anggapan itu baik, secara tidak langsung cara pandang itu justru melemahkan posisi PRT sebagai pekerja dalam hubungan kerja yang juga Mengapa Perlu UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?Dengan pengakuan status sebagai pekerja, PRT dapat menikmati jaminan sosial dan perlindungan yang sepantasnya. Begitu juga soal pengaturan upah yang tidak lagi tersubstitusikan dengan jatah makan atau tempat tinggal dengan menginap di rumah kata-kata jelas memiliki riwayat, makna, dan emosi. Kata-kata juga mengalami perubahan dan perkembangannya seturut zamannya. Ada kata yang bertahan, ada kata yang hilang, dan ada kata baru yang muncul. LITBANG KOMPASBaca juga Lindungi PRT dengan Regulasi

meningkatnyajumlah sampah/limbah rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah sampah tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton/hari. Perumahan Amarapura mempunyai Bank Sampah yang menampung sampah rumah tangga dari warga di perumahan tersebut. Tampungan sampah tersebut langsung diberikan kepada pengumpul sampah.

Perusahaan yang berkembang pastinya tak lepas dari peran orang-orang hebat di dalamnya. Selain pemilik perusahaan, dewan direksi juga berperan penting dalam membangun perusahaan. Namun, untuk membuat dewan direksi ini tak bisa sembarangan asal tunjuk orang. Salah pilih orang, maka konsekuensinya adalah perusahaan tidak berjalan sesuai harapan atau berujung gulung tikar. Maka dari itu, kamu sebagai pemilik perusahaan perlu melakukan berbagai pertimbangan dalam menyusun dewan direksi yang tepat agar perusahaan bisa berkembang. Agar kamu bisa memilih orang yang tepat untuk dijadikan sebagai dewan direksi, sebaiknya pahami terlebih dahulu mengenai tugas dewan direksi, jenis, anggota dan gajinya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Bingung cari Kartu Kredit Terbaik? Cermati punya solusinya! Bandingkan Produk Kartu Kredit Terbaik! Apa Itu Dewan Direksi? Dewan Direksi Membangun suatu perusahaan merupakan bisnis korporasi. Dalam aturan 33/ perusahaan korporasi atau publik wajib memiliki dewan direksi. Definisinya, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “UUPT” dewan direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dewan direksi merupakan orang-orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham dan badan pengatur. Dewan direksi ditentukan atas dasar besaran anggaran rumah tangga pada perusahaan tersebut, mulai dari jumlah anggotanya, struktur, dan kekuasaan. Pada umumnya, dewan direksi terdiri dari tiga hingga 31 orang, tapi idealnya berjumlah tujuh orang. Jenis Dewan Direksi Terdapat dua jenis dewan direksi yang perlu kamu ketahui, antara lain Jenis Pengertian Dewan Direksi Internal anggota-anggota Dewan Direksi yang merupakan pemegang saham utama, karyawan, pejabat, dan anggota-anggota Dewan Direksi yang memiliki pengalaman untuk kemajuan perusahaan. Dewan Direksi Eksternal anggota-anggota Dewan Direksi yang merupakan seseorang yang berasal dari luar perusahaan atau independen yang menduduki kursi dewan, tapi tidak terlibat dalam pekerjaan operasional perusahaan sehari-hari. Baca Juga RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Pengertian, Tujuan, hingga Jenis-jenisnya Tugas Dewan Direksi Adapun tugas dewan direksi yang telah tertuang dalam Pasal 97 UUPT dan proaktif, antara lain Pasal 100 UUPT Proaktif 1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, dan harus sesuai juga dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar. 2. Direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan dalam Perusahaan. 3. Direksi wajib mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam pengadilan. 4. Direksi juga wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan, dan juga melaporkan kepemilikan sahamnya. 5. Jika mengalami kelalaian atau kerugian, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribdi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika Direksi terdiri dari 2 orang anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 1. Memimpin dan mengurus perusahaan dengan menentukan kebijakan sesuai kepentingan dan tujuan 2. Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan 3. Mengatur, mendukung dan mengkontrol pola pembagian tugas setiap karyawannya. 4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan 5. Menyetujui anggaran perusahaan per tahunnya 6. Menetapkan gaji, kompensasi dan tunjangan karyawan 7. Menyampaikan laporan keuangan, manajemen dan kinerja perusahaan kepada pemegang saham secara berkala. Tanggung Jawab Dewan Direksi Berikut beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai seorang dewan direksi, antara lain Mendukung manajemen dan operasional perusahaan, tapi tidak mengurusi administrasi secara rutin perusahaan Mengawasi dan memastikan efektif atau tidaknya sebuah manajemen yang dibuat Menentukan agenda rapat dengan Chief Executive Officer CEO sesuai tugas dan tanggung jawabnya Mendorong semua anggota direktur untuk ikut serta dalam setiap rapat guna membangun dan kemajuan perusahaan Mendukung anggota direktur untuk patuh terhadap ruang lingkup tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang dan tata kelola perusahaan dan pedoman perilaku bisnis perusahaan. Mengambil keputusan atas nama perusahaan Baca Juga 7 Modus Kejahatan saat Transaksi Saham Anggota Dewan Direksi Dewan Direksi Seperti yang disebutkan sebelumnya, dewan direksi merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham sekaligus mengembangkan perusahaan. Adapun anggota dewan direksi yang umumnya ada di perusahaan, antara lain 1. Departemen Perencanaan & Kebijakan SDM Bertanggung jawab membantu para manajer untuk mengkoordinasikan tugas dan mengevaluasi kinerja bawahannya, menciptakan program kerja baik itu dalam bentuk pelatihan untuk pengembangan bagi karyawan. 2. Sekertaris Perusahaan Bagian yang mendukung direksi dan berperan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di perusahaan. Sekertaris perusahaan juga berfungsi menjalin komunikasi internal dan eksternal, hubungan investor dan pimpinan perseroan. 3. Internal Audit Internal audit merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yangd ilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. 4. Departemen Pengelolaan Risiko Pada bagian departemen pengelolaan risiko ini bertanggung jawab menentukan risiko keuangan, keselamatan dan keamanan pada perusahaan. 5. Departemen Pengelolaan SHE Pengelolaan SHE Safety and Healthy Environment adalah rangkaian proses dan prosedur untuk mengetahui adanya potensi bahaya pada lingkungan kerja perusahaan. 6. Departemen Corporate Social Responsibility CSR Dilihat dari undang-undang, CSR ini bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan mulai dari karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat dan lingkungan sekitar dalam segala aspek ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Gaji Dewan Direksi Dengan tugas dan tanggung jawabnya yang begitu banyak dan tak mudah, gaji yang didapatkan sebagai dewan direksi pun tak sedikit. Penghasilan dewan direksi ini bukan hanya dari gaji pokok saja, melainkan dewan direksi juga mendapatkan tunjangan, bonus dan sebagainya. Berikut gambaran atau contoh gaji dewan direksi dari beberapa perusahaan yang telah di kutip dari dan sumber lainnya Dewan direksi Bank BCA rata-rata Rp2,16 miliar per bulan Dewan direksi Bank BNI rata-rata Rp1,03 miliar per bulan Dewan direksi Pertamina rara-rata Rp5,61 miliar per bulan Dewan Direksi Memiliki Andil Besar Pada Perusahaan Dewan direksi pada perusahaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan perusahaannya. Dewan direksi yang menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika perusahaan tersebut tumbuh dengan baik berkar strategi dan pengelolaan tepat dari dewan direksi maka, saham perusahaan bisa naik, begitupun sebaliknya. Baca Juga Pemegang Saham Pengertian, Hak dan Kewajiban Mereka Pengertian DewanDireksi Jenis Tugas Gaji Apakah Anda mencari informasi lain?

Silaklik link dibawah untuk keterangan lanjut Saatnya Pegang Kendali Hak Cipta PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Sebagai contoh, jika lock-in period di dalam kontrak pinjaman rumah anda adalah 5 tahun, tetapi anda menyelesaikan keseluruhan pinjaman sebelum tempoh tersebut, bank mengenakan penalti 2% hingga 3% daripada jumlah pinjaman Sebagai Tanggal Dipublish November 17, 2021June 16, 2023Kategori Full Time, Instansi Pemerintahan, Jurusan, Pendidikan, SMA/SMKFull Time, Instansi Pemerintahan, Jurusan, Pendidikan, SMA/SMKLokasi UnknownPengalaman Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 251 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sekretariat DPRD Provinsi DK! Jakarta merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, yang memiliki Visi yaitu Terwujudnya pelayanan Sekretariat Dewan yang profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, kami merekrut Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan PJLP dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang profesional untuk menjaga sarana prasarana Sekretariat Dewan agar tercipta suasana yang kondusif demi terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DK! Jakarta baik dalam Pelayanan Dewan, Rumah Dinas Ketua maupun dilingkungan Sekretariat Dewan. Sumber dana yang diperlukan dalam Pengadaan PJLP dibebankan pada APBD Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dengan Cara Pembayaran/Kontrak yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkiraan upah bruto yang akan diterima oleh masing-masing PJLP per bulan adalah sebesar Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta Tahun 2021 yaitu Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah. Ruang lingkup pengadaan ini adalah untuk masa perjanjian kontrak kerja paling lama 1 satu Tahun dan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi CPNS serta diangkat menjadi CPNS dan PPPK, lokasi pekerjaan PJLP adalah ditempatkan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Rumah Dinas Ketua DPRD dengan posisi yang dibutuhkan sebanyak 398 Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Orang yang terdiri Petugas Keamanan/Petugas PAMDAL Kantor Sebanyak 60 Orang Kode PMDL Petugas Kebersihan Kantor Sebanyak 49 Orang kode PK Petugas Pengemudi/Sopir Sebanyak 14 Orang kode PPS Petugas Caraka sebanyak 6 Orang kode PCRK Petugas Teknisi sebanyak 12 Orang kode PTNS Petugas Pramusaji sebanyak 251 Orang kode PPRMSJ Petugas Rumah Tangga Dewan 6 Orang kode PTRD PERSYARATAN UMUM Warga Negara Indonesia yang diutamakan KTP DKI Jakarta; Berusia paling sedikit 18 delapan belas tahun per 1 Januari 2022 Pendidikan formal minimal lulusan SLTA sederajat untuk tenaga keamanan, Pramusaji, Caraka, Pengemudi dan teknisi sedangkan untuk petugas kebersihan SD sederajat; Tinggi badan untuk petugas keamanan pria minimal 165 Cm, wanita 160 Cm dengan berat badan yang ideal dan diutamakan memiliki sertifikat security, Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan dibuktikan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian; Tidak pernah terlibat Narkoba dengan dibuktikan Surat Kesehatan yang ditandatangani oleh dokter; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Memiliki pengalaman kerja min 1 tahun untuk bidang Mekanikal Elektrikal tenaga teknisi dengan dibuktikan surat pengalaman kerja; BERKAS LAMARAN Surat Lamaran Kerja; Daftar Riwayat Hidup mencantumkan nomor HP dan e-mail Fotokopi ljazah terakhir Fotokopi KTP diuttamakan KTP DKI Fotokopi NPWP Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi SIM A/B1pelamar Pengemudi Fotokopi SIM C pelamar Caraka Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK yang masih berlaku Fotokopi Surat Pengalaman Kerja bila ada Fotokopi Sertifikat security untuk posisi security pelamar petugas keamanan bila ada Fotokopi Sertifikat Beladiri pelamar petugas keamanan Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 dua lembar Asli Surat Keteranigan Bebas Narkoba dari Rurnah Sakit Pemerintah. Berkas Lamaran Beserta lampirannya ditunjukan Kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Up. Subbag Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Alamat Jalan. Kebon Sirih No. 18 Kel. Gambir Kec. Gambir – Jakarta Pusat Tahapan Seleksi Penerimaan berkas lamaran beserta lampirannya 22 Nov s/d 25 Nov 2021 Pkl. s/d WIB Pengumuman hasil seleksi administrasi 01 Desember 2021 Tes Tertulis Pelamar Pamdal, Teknisi Caraka, Pramusaji dan Pengemudi 06 Desember 2021 Tes Praktek Pelamar Teknisi, Caraka dan Pengemudi 13 Desember 2021 Wawancara 16 Des – 17 Des 2021 Pengumuman HASIL LULUS Seleksi 20 Desember 2021 Pengumuman PJLP akan diinformasikan melalui website resmi Sekretariat DPRD Provinsi OKI Jakarta dan lewat Telepon serta ditempel pada papan pengumuman di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan Peserta Peserta diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan 3M Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak; Hasil Rapid Test Antigen dengan hasil Negatif atau Non reaktif yang masih berlaku 1×24 jam melalui aplikasi Peduli Lindungi Menunjukan sertifikat Vaksin Covid-19 minimal dosis pertama melalui aplikasi Peduli Lindungi; Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tidak akan dilayani dan dianggap mengundurkan diri. Seleksi penerimaan menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Demikian seleksi pengadaan PJLP Tahun Anggaran 2022 ini diumumkan, agar menjadi perhatian dan atas perhatiannya diucapkan terima PetugasKebersihan Kantor Sebanyak 49 Orang (kode: PK) Petugas Pengemudi/Sopir Sebanyak 14 Orang (kode: PPS) Petugas Caraka sebanyak 6 Orang (kode : PCRK) Petugas Teknisi sebanyak 12 Orang (kode: PTNS) Petugas Pramusaji sebanyak 251 Orang (kode : PPRMSJ) Petugas Rumah Tangga Dewan 6 Orang (kode : PTRD) Home Daerah Minggu, 21 Agustus 2022 - 1421 WIBloading... Ketua DPRD Gowa Rafiuddin didampingi unsur wakil ketua dewan Zulkifli S dan Sekretaris DPRD Gowa Andi Idil Hafid, di ruang kerjanya di DPRD Gowa, Sabtu 20/8/2022. Foto/Herni Amir A A A GOWA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Gowa Rafiuddin menegaskan, anggaran makan minum mamin di rumah jabatan rujab pimpinan DPRD Gowa tidak menggunakan pihak Rafiuddin, seluruh pimpinan DPRD yakni ketua dan tiga wakil ketua yang menghuni rumah jabatan memiliki hak pemenuhan kebutuhan makan dan minum yang diatur oleh negara. Baca Juga "Kebutuhan belanja makan minum ini dikelola langsung oleh para asisten rumah tangga rumah jabatan empat pimpinan dewan. Jadi tidak benar kalau pengelolaannya menggunakan rekanan tertentu," ungkap Rafiuddin didampingi unsur wakil ketua dewan Zulkifli S dan Sekretaris DPRD Gowa Andi Idil Hafid, di ruang kerjanya di DPRD Gowa, Sabtu 20/8/2022.Dia mengatakan, ada prosedur penggunaan anggaran belanja makan minum pada rumah jabatan pimpinan DPRD Gowa sebagai bentuk transparansi ke publik, agar masyarakat paham dan tahu prosedur penggunaan dan kebutuhan apa saja yang menjadi kewenangan para pimpinan dewan yang dibiayai oleh jumlah plafon dan item pembelanjaan anggaran per tahun pun, semua telah diatur oleh PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatan. Baca Juga "Kalau pun ada kelebihan belanja ataupun belanja yang tidak sesuai peruntukan maka kewajiban kami atau para asisten pengelola adalah mengembalikan anggaran terpakai dan itu semua sesuai pengawalan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK," memaparkan, memang terdapat sejumlah temuan BPK terkait belanja makan minum rumah jabatan pimpinan DPRD Gowa yang tidak termasuk makan minum yang turut dibelanjakan seperti sabun hingga shampo."Tapi semua sudah dikembalikan sesuai nominal pembelanjaan," tandasnya.agn dprd gowa Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 14 menit yang lalu 15 menit yang lalu 27 menit yang lalu 36 menit yang lalu 44 menit yang lalu 1 jam yang lalu

PetugasRumah Tangga Dewan 6 Orang (kode : PTRD) Kualifikasi. Warga Negara Indonesia yang diutamakan KTP DKI Jakarta; Berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun per 1 Januari 2022; Pendidikan formal minimal lulusan SLTA sederajat untuk tenaga keamanan, Pramusaji, Caraka, Pengemudi dan teknisi sedangkan untuk petugas kebersihan SD sederajat

Perbedaan Utama - Petugas Kamar vs Pembantu Rumah Tangga Dua posisi, pembantu kamar dan pembantu rumah tangga, bisa sangat membingungkan karena pembantu rumah tangga dapat merujuk ke dua posisi. Salah satu posisi ini sama dengan pelayan kamar, tetapi posisi lainnya memiliki otoritas dan prestise yang lebih besar. Petugas ruang adalah karyawan di industri perhotelan yang diberi tugas untuk membersihkan kamar tamu dan memenuhi kebutuhan para tamu. Dalam industri perhotelan, pembantu rumah tangga sama dengan pelayan kamar; namun, pembantu rumah tangga juga dapat merujuk pada karyawan yang mengelola rumah tangga yang hebat. Ini adalah perbedaan utama antara pelayan kamar dan pembantu rumah tangga. ISI1. Ikhtisar dan Perbedaan Utama2. Siapa yang menjadi Petugas Kamar3. Siapa Pengurus Rumah Tangga4. Perbandingan Berdampingan - Petugas Kamar vs Pembantu Rumah Tangga Siapa Petugas Kamar? Seorang petugas kamar adalah seorang karyawan yang disewa untuk memberikan kenyamanan dan panduan kepada para tamu di hotel, motel, losmen, penginapan dan perusahaan lain yang menyediakan akomodasi untuk para tamu. Tugas utama pelayan kamar adalah memastikan bahwa kamar dan area publik properti dibersihkan dengan benar. Seorang petugas kamar juga dikenal sebagai kamar anak laki-laki laki-laki, pelayan dan pembantu rumah tangga di industri perhotelan. Hotel-hotel besar mempekerjakan banyak pelayan kamar, dan beban kerja pelayan kamar mungkin tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah kamar, ukuran kamar, jumlah tempat tidur, dll. Tugas Seorang Petugas Kamar Tugas petugas kamar biasanya melibatkan Membuat tempat tidur, mengganti tempat tidur, mengganti handuk dan peralatan mandi bekas Membersihkan kamar mandi Menyedot dan membersihkan kamar Mengirim dan mengambil barang pinjaman kepada tamu mis. Setrika, pengering rambut, dll. Memastikan keamanan dan privasi para tamu Membersihkan dan memelihara area umum properti Petugas ruang harus selalu ramah, sopan dan menyenangkan karena mereka mewakili citra pendirian. Mereka juga harus mampu menjawab permintaan dan keluhan tamu. Siapa Pengurus Rumah Tangga? Pengurus rumah tangga jabatan kadang-kadang mungkin membingungkan karena dapat merujuk pada dua posisi serupa. Dalam industri pariwisata dan perhotelan, pembantu rumah tangga mengacu pada karyawan yang melakukan pembersihan dan tugas domestik lainnya di sebuah hotel. Ini sama dengan pelayan kamar. Namun, pembantu rumah tangga dalam rumah tangga besar adalah orang yang dipekerjakan untuk mengelola rumah tangga. Pengurus rumah tangga adalah posisi umum dalam rumah tangga besar dengan banyak pelayan. Pengurus rumah tangga di rumah-rumah besar bertanggung jawab atas pengawasan pekerja rumah tangga lainnya. Posisi ini biasanya dipegang oleh wanita yang berpengalaman. Mayoritas pembantu di rumah berada di bawah pengawasan pembantu rumah tangga sedangkan staf laki-laki diawasi oleh kepala pelayan. Pengurus rumah tangga biasanya melapor ke nyonya rumah. Dia juga memiliki wewenang untuk mempekerjakan dan memecat staf junior. Apa perbedaan antara Attendant Room dan Housekeeper? Attendant Room vs Housekeeper Petugas ruang adalah karyawan di industri perhotelan yang dipercayakan dengan tugas membersihkan kamar dan memperhatikan kebutuhan para tamu.. Pengurus rumah tangga di industri hotel sama dengan pelayan kamar, tetapi pembantu rumah tangga dalam rumah tangga besar mengacu pada karyawan yang mengelola rumah tangga. Tugas Tugas petugas kamar mencakup membersihkan kamar tamu, mengisi kembali persediaan, membersihkan kamar mandi dan area umum, dan memenuhi kebutuhan para tamu. Tugas rumah tangga pembantu rumah tangga meliputi mengelola rumah tangga dan mengawasi para pelayan. Tempat kerja Petugas kamar ditemukan di hotel, motel, losmen, losmen, dll. Pengurus rumah tangga dapat ditemukan di rumah tangga besar atau di industri hotel. Hirarki Petugas ruang melapor kepada kepala pengawas rumah tangga atau rumah tangga. Pengurus rumah tangga melapor kepada nyonya rumah; staf wanita melapor ke pembantu rumah tangga. Gambar milik “Dallas Maids Housekeeper” Oleh GregsMojo - Pekerjaan sendiri CC BY-SA via Commons Wikimedia "Pengurus Rumah Tangga - Nicolaes Maes" Oleh Nicolaes Maes - Corel Foto Profesional CD-ROM Domain Publik via Commons Wikimedia azSb.

9xjjzn1vi9.pages.dev/496

9xjjzn1vi9.pages.dev/149

9xjjzn1vi9.pages.dev/48

9xjjzn1vi9.pages.dev/341

9xjjzn1vi9.pages.dev/456

9xjjzn1vi9.pages.dev/263

9xjjzn1vi9.pages.dev/295

9xjjzn1vi9.pages.dev/197

petugas rumah tangga dewan adalah